Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum

Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum

Number of page: 550
Author: Edy Ikhsan
Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Rating:
Category: Law

Kajian atas tiga ruang pergulatan dan pembentukan hukum yang
dipresentasikan dalam pendekatan sosiolegal dengan mengambil konstruksi
hukum tanah komunal etnis Melayu Deli di Sumatera Utara mendekatkan kita
kembali bahwa hukum dalam definisi apapun yang dipakai adalah sebuah
produk kebudayaan dengan kepentingan tertentu dari manusia-manusia yang
menguasai atau mengontrolnya. Hukum tak bisa lepas dari politik
kepentingan para pemangkunya. Selama lebih kurang satu setengah abad
pergaulan hukum tanah komunal etnis Melayu Deli bersama hukum kolonial
dan hukum resmi negara Republik Indonesia, kelihatan sekali bagaimana
kontestasi kepentingan-kepentingan itu terungkap.Hukum negara
menjadi sangat sentralistik sementara badan-badan peradilan formal
berkontribusi mengamankannya. Untuk dan atas nama Hak Guna Usaha yang
diberikan kepada perkebunan-perkebunan negara, lahan-lahan yang sangat subur bagi tanaman tembakau diformat ulang secara periodik. Dengan dalih divestasi, landreform dan kerugian terus menerus yang dialami perkebunan, lahan-lahan itu beralih ke tangan-tangan pengusaha. Ini adalah erzat kapitalisme
seperti yang dikatakan Yoshihara Kunio. Nasib hukum lokal persis
seperti benalu tua yang tumbuh pada inangnya. Ini adalah paradoks: dari
pemilik tanah menjadi pengemis di tanahnya sendiri, dari inang menjadi
benalu. Nasib hutan/tanah reba dan orang Melayu yang hidup bertarung di atasnya persis seperti bidal Melayu: antan patah lesungpun hilang.Di
kalangan rakyat yang berjuang untuk dan atas nama masyarakat adat,
hukum-hukum negara yang menolak eksistensi mereka jelas diabaikan,
sebaliknya peraturan apa saja yang memberi peluang hidup bagi mereka
mulai dari konvensi internasional perlindungan masyarakat asli sampai
putusan pengadilan, akan menjadi sumber inspirasi perjuangan untuk
bertahan hidup di lahan-lahan yang mereka kuasai. Hukum dalam
terminologi apa saja akan direspon positif jika itu menguntungkan
perjuangan bersama mereka. Begitu juga keberpihakan politik yang akan
mengamankan penguasaan tanah. Corak ini tak mesti sejajar dengan cara
mereka membangun hubungan secara internal di kelompoknya. Jargon
komunalisme dan religiusitas hubungan rakyat dengan tanah hilang
dihantam kebutuhan pragmatis dalam merespon kebutuhan tanah yang
transaksional.  Kualitas dan ciri-ciri hukum yang populis di tingkat
makro berubah total menjadi kapitalistik di ranah mikro.

About The Author

Tidak tersedia apa pun